IRWAN'S PAGE

Berantas Korupsi total apa bisa ?

                Tanggal 9 Desember telah ditetapkan hari anti korupsi Internasional sebagai hari itu juga dilakukan di istana. KPK menyelenggarakan pekan anti korupsi selama 3 hari 9-11 Desember di Istora Senayan. Acara itu untuk mengkapanyekan nilai-nilai anti korupsi secara luas pada masyarakat.

            Selama ini KPK telah banyak menangkap dan memenjarakan koruptor. Menurut wakil KPK, Adnan Pandu Praja, sudah sekitar 370 orang yang telah divonis KPK. Terdiri dari 72 anggota parlemen, 8 menteri, 31 Gubernur, dan 8 bupati. Kemudian 4 komisioner dan 3 warga negara asing : 2 Malaysia dan 1 Jepang.

            Kepolisian juga tak kalah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes polri, Brigjen Pol. Boy Rafli Anwar, di Mapolda Jabar Bandung, Senin (9/12) mengatakan, “Polri di sini mendapatkan laporan 1.343 kasus korupso dan ini masih terus berjalan. Saat ini lebih dari 800 nya sudah P21.”

            Dari 800 perkara yang ditangani ada Rp. 910 miliar yang berhasil diamankan, Jumlah itu meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2012, yang hanya mencapai Rp. 261 Milyar. (Merdeka.com, 9/12).

            Meski banyak upaya sudah dilakukan, namun Indonesia masih tetap salah satu negara terkorup di dunia. Tranparency International (TI) telah melansir Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index- CPI) tahun 2013. CPI dinyatakan dalam angka 0 Paling korup sampai 100 paling bersih. CPI Indonesia tahun 2013 teryata tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu 32. Meski angkanya tak berubah, peringkat Indonesia sedikit naik dari peringkat 118 dari 176 negara di tahun 2012 menjadi peringkat 114 dari 177 negara di tahun 2013. Ini menunjukan pemberantasan korupsi di negeri ini masih mengalami stagnasi (ti.or,id 03/12).

Korupsi sistemik, pemberantasan belum sistemik

            Stagnan posisi Indonesia dalam CPI menandakan korupsi di negeri ini sudah benar-benar sangat mengakar dan sistemik. Di negeri ini barangkali 365 hari sepanjang tahun tidak lepas dari korupsi. Nyaris semua pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, hingga proyek tidak ada yang lepas dari korupsi.

            korupsi telah begit mengaar dan membudaya di negeri ini. Mulai perangkat desa, bupati, gubernur, Anggota DPR, Pegawai Pajak, hakim,. Sudah banyak terrungakap bagaimana proyek di bagi-bagi dan setor sana-setor sini. Petinngi partai politik pun ikut bermain. Begitu parahnya hingga mungkin hanya negeri ini, bandit tega mengkorupsi penggadaan kitab suci, baju muslim hingga pengadaan sarung. Pengadaan bantuan bibit ermasuk bibit lele, Uang bantuan tunai hingga bantu sekolah juga tak lepas dari jamaham tangan koruptor.

            Korupsi tidak dilakukan sekedar dengan adanya peluang, melainkan dedesain dengan memperalat kebijakan dan kekuasaan. Wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengungkapkan korupsi yang berbahaya justru dimulai dari peraturan yang didesain untuk korupsi. “Di negeri ini kita ada kebijakan korupsi by design. Korupsi yang paling berdampak ini adalah yang melalui by design ini. Ini bisa lihat bagaimana dalam kasus impor sapi yang memuat pe ternak lokal tidak bisa ngapa-ngapain. Bayak kebijakan lain yang kami telisik ro. Merinsing  kita lihat datanya,” Ungkap Busyo (Merdeka.com, 10/12).

            Bahkan menurut wakil ketua DPR, Pramono Anung, korupsi sudah menjadii trias koruptika. Sebagi sindiran bahwa korupsi sudah terjadi di pilar-pilar negara, di eksekutif (pemerintah), Legislatif dan yudikatif.

            Korupsi sudah demikian mengakar, sistemik, tentu tidak akan bisa di berantas kecuali dengan upaya pemberantasan yang sistemik, terintegrasi dengan sistem yang benar dan benar-benar anti korupsi. Sayangnya justru itu yang belum tampak dari upaya pemberantasan korupsi selama ini.

            Transparansi Internasional Indonesia menilai banwa lemahnya koorsinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan prakti suap masih tinggi di lembaga lembaga publik. Di Indonesia, GCB 2013 menyebutkan 1 dari 3 orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publlik di indonesia masih melakukan praktis suap dengan berbagai alasan (ti.or.id, 03/12).

            Upaya pemberantasan Korupsi masih terhmbat oleh berbagai ironi yang menunjukkan berbagai lembaga negara belum “sehati” dan tidak saling bersinergi . Ambil contoh, Mahkamah Agung dalam putusan PK justru membebaskan mantan Direktur Utama PT Bahana  Pembinaan Usaha Indonesia  (BPUI), Sudjiono Timan , terpidana kasus korupsi Rp. 396 miliar. Padahal sesuai aturan hal itu tidak bisa terjadi  sebak PK di ajukan ketika yang bersangkutan berstatus buron.

Di sisi lain, teryata banyak koruptor yang belum bisa di eksekusi oleh kejaksaan karena buron, diantaranya lari ke luar negeri. Data ICW, per 16 Oktober 2013, ada sekitar 40 koruptor yang masih buron ke luar negeri. Celakanya kekayaan para koruptor yang lari itu tidak bisa dieksekkusi untuk pengembalian harta ke  negara karena belum adanya peraturan yang mengaturnya. Bahkan memang laporan hasil audit BPK, Piutang kejaksaan Agung RI per Juni 2012 berupa piutang untuk pengganti hasil Korupsi mencapai Rp. 12,7 triliun dan US $ 290, 4 juta (merdeka.com, 9/12)

Sementara masih kurangnya sinergi, diantaranya tampak dari kesulitan KPK menelisik potensi kerugian negara dari sektor tambang karena belum dipasok  data-data pertambangan oleh Kementrian ESDM, Wakil ketua KPK, Adnan Pandu Praja, pada Rabu (14/12) mengungkapkan, Kementrian ESDM belum mau memberikan data usaha batu bara , sementara, banyak informasi mengenai bisnis batu bara yang salling bertentangan. Ditjen Pajak mengaku hanya bisa menagih kepada 3 ribu penggusaha batu bara. Sementara, Pemerintah sudah memberikan 11 ribu ijin  pengusahaan batu bara (Merdeka.com, 4/12).

Pada kondisi pemberantasan korupsi seperti itu, banyak kalangan sudah memperingatkan tahun depan korupsi akan makin marak dengan datangnya pemilu, seiring kebutuhan dana kampanye caleg, parpol, dan pilpres. Sebab sudah terbukti berbagai pilkada butuh biaya politik yang sangat besar, hingga akhirnya sangat banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, bisa jadi, hampir-hampir tidak ada kepala daerah yang benar-benar bebas dari korupsi dan penyelewengan. Hal terahir ini sekalligus menunjukan, Problem terbesar pemberantasan korupsi justrun ada pada sistem politik yang sarat biaya.

sumber : Buletin dakwah Al- Islam edisi 684, 9 shafar 1453-13 Desember 2013

	POTRET  SURAM  SDM  INDONESIA

 

Data Human Development Index (HDI) yang disajikan United Nations for Developmen Program (UNDP) menunjukan peringkat kualitas SDM Indonesia tahun 2000 berad diurutan 109, Jauh berada dengan anggota ASEAN LAINYA (Singapura=22, Brunei=25, Malaysia=56, Thailand=67, Philipina=77).

Sampai bulan Agustus 2000, jumlah penganggur kelompok lulusan PT berjumlah 1,95 juta orang, yang meningkat sebesar setengah juta orang dari tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab utama tingginya penggangur lulusan PT adalah ketidakmampuan dunia usaha menyerap pasar tenaga kerja. Tahun 2000  diperkirakan jumlah lulusan PT. adalah 115.000 orang, sementara lapangan kerja terbuka hanya mampu menyerap sebesar 115.000 orang, sisanya tentu akan diserap oleh  lapangan kerja tertutup yang masih memberi peluang bagi mereka yang memiliki skills knowledge dan abillity (SKA) sesuai dengan kebutuhan.

Keterbatasan dunia usaha menyerap tenaga kerja bukan satu-satunya penyebab tingginya angka penggangguran. Ada satu sebab lain yang sangat mendesak dicari jalan pemecahannya, yaitu masalah pendidikan (tinggi). Mutu PT Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun. Majalah Asiaweek edisi tengah tahun 2000 menyajikan peringkat 100 PT se-Asia . dari 5PT di Indonesia (UI, ITB, UGM, UNAIR dan UNDIP), tak satupun yang mampu menembus peringkat 50 besar.

Persopalannya bukan pada turun peringkat, subtansi masalah justru pada ketidakmampuan PT Indonesia mengelola dirinya sendiri, khususnya bidang akademis. Kegiatan akademis disejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) amburadul karena komitmen dosen yang semakin memudar. Dosen banyak yang “mroyek” dengan alasan klasik berkutat pada pendapatan ekonomi sehingga pertemuan kelas atau kuliah menjadi terabaikan.

Dengan situasi akademis yang memprihatinkan itu, jangan diharap PT Indonesia mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas memadai. Akibatnya kualitas lulusan PT yang rendah akhirnya melemahkan lulusan dalam kancah persaingan dengan tenaga kerja lulusan PT luar negeri.

acker sejati mempunyai sifat menyelesaikan masalah dan membuatnya menjadi berguna, menghargai kebebasan dan kerjasama sukarela. Seorang hacker sejati harus mematuhi motto standar hacker antara lain :

          Masalah yang sama haram hukumnya dipecahkan lebih dan satu kali

          Kebosanan dan pekerjaan membosankan itu adalah sesuatu yang berbahaya dan wajib dihindari

          Kebebasan adalah nomor satu dan harus dijunjung tinggi

          Dunia ini penuh dengan persoalan menarik untuk dicermati dan dipecahkan        

PROGRAM PENGENALAN STUDY DAN KAMPUS

            Kampus merupakan salah satu miniatur masyarakat kecil. Di dalamnya terdapat anggota masyarakat yang cukup heterogen, mulai dari pedagang, karyawan, dosen, dan tentunya mahasiswa. Atau dari segi suku, didalam kampus tentunya tidak hanya ada satu suku yang mendiaminya, ada banyak suku. Demikian pula dari segi agama, masyarakat sebagian kampus memiliki agama yang berbeda-beda. Heterogenitas ini mengharuskan kita agar dapat berkomunikasi dengan siapa saja sesuai dengan kapasitas siapa yang kita hadapi. Dulu, alasan adanya PPS atau OSPEK diantaranya adalah untuk alasan kebersamaan dan melatih mental karena dunia mahasiswa itu berbeda. Kebersamaan disini adalah sama-sama pernah di tindas dan dipermalukan, masih banyak cara melatih mental yang lebih baik dan mendidik, tepat sasaran bukan dengan cara menyiksa dengan memukul, menendang dan memaki. Disini nampak betapa ego dan rasa ingin bekuasa, superior, senioritas, tlah tertanam dibenak genetasi penerus bangsadan semua diwujudkan dengan cara yang salah dan dengan menghalalkan segala cara.

Ospek di Indonesia sudah terlanjur dikonotasikan dengan kegiatan perpeloncoran. Di dalam sebuah ospek hampir selalu ada hukuman atau penindasan. Ospek tersebut dilakukan dengan alasan agar mahasiswa baru lebih mengenal seniornya, lebih akrab, dan sebagainya. Demikianlah ospek yang tidak mendidik kadang lebih cenderung mencerminkan gaya-gaya anarkis, dan militerisme. Sungguh kontradiksi dengan demo-demo mahasiswa yang seringkali bersuara tolak militerisme dan anarkisme. Berikut ini adalah contoh ospek dengan semangat perpeloncoran yang tidak mendidik :

foto : PPS/OSPEK yang tak mendidik

            Penilaian negatif tersebut juga tentu saja tidak bisa diluruskan dengan hanya menggunakan bahasa verbal bahwa ospek sesungguhya sangat penting untuk mengantarkan dan mengadaptasikan mahasiswa mahasiswa baru pada tradisi kehidupan kampus sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan yang berarti saat mengikuti proses perkuliahan kelak. Diperlukan bahasa tindakan konkret dilalapangan empirik untuk meyakinkan banyak pihak bahwa ospek merupakan kegiatan penting dan bisa membawa manfaat bagi mahasiswa baru. Mahasiswa baru juga belum mengenal civitas academika yang akan berinteraksi dengan mereka selama menenpuh pendidikan tingggi. Karena itu, mahasiswa baru memerlukan kesiapan psikologis dan sosial yang mantap sehingga dapat cepat berinteraksi dengan kampus dan proses belajar-mengajar di Perguruan Tinggi. Mereka juga perlu memahami cara mengakses pelayanan yang diberikan birokrasi kampus secara mudah dan efektif.

            Ospek yang dilakukan dalam bentuk kegiatan akademik ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti. Kegiatan akademik yang dimaksidkan disitu adalah kegiatan yang bersifat mendidik dan memberi manfaat, Misalnya, pengenalan kampus, pengenalan dosen staf dan tenaga pengajar lainnya. Juga pengenalan cara kuliah yang baik. Depdiknas sudah menyatakan bahwa ospek dengan semangat perpeloncoran sudah dihapus dengan SE Dirjen Dikti Nomor 5/1995.

SE itu juga mengharuskan ospek dilakukan dengan lebih lunak dan dikoordinasikan dengan dibawah pembantu rektor (Purek) III ditingkat Universitas dan Pembantu Dekan (Pudek) III ditingkat Fakultas atau Jurusan serta dibawah Pembantu Direktur (Pudir) III ditingkat Akademik.

Sebagai mahasiswa yang bermoral, kita harus memandang mahasiswa baru sebagai generasi yang harus diselamatkan, aqidahnya, ibadahnya, akhlaqnya, dan intelektualitasnya. Bagi kita, Mahasiswa baru bukanlah sebagai korban baru yang siap dikerjai. Kehadiran mereka memiliki arti positif bagi kita. Paling tidak ada beberapa point, arti pentingnya mahasiswa baru, yaitu sebagai berikut : Setiap angkatan baru bisa diibaratkan sebagai tamu yang berkunjung. Setiap tamu yang datang tentu ativitas pelayanan pada mahasiswa baru harus digiatkan. Misalnya jika mereka membutuhkan tempat kost, tunjuki tempat kost, tunjuki tempat kos yang bagus, yang kondusif untuk tempat tinggal, kondusif untuk belajar, kondusif untuk aqidahnya, ibadahnya dan akhlaqnya. Tunjuki pula mereka tempat-tempat belajar yang nyaman untuk belajar. Misalnya laboratorium, perpustakaan, acara-acara seminar yang kita adakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mereka. Intinya, berikan mereka service yang menarik dan mengugah jiwa agar mereka merasa at home dan nyaman. Selain itu berikan dorongan semangat, motivasi, petunjuk, arahan dan berbagai kemudahan lainya.